SDM

Mutu SDM Tenaga Kerja Indonesia Rendah

Hasil indeks pembangunan ketenagakerjaan( IPK) Indonesia masih dalam jenis menengah dasar tahun ini. Walaupun secara nominal bertambah dari tahun kemudian 60, 81 jadi 61, 06, kenaikannya dikira sangat sedikit.

” Pasti kita apresiasi. Tetapi jika kenaikannya sangat tipis begitu tidak membuat tenaga kerja Indonesia lumayan kompetitif,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Bagi Hanif, penyebabnya merupakan ekosistem ketenagakerjaan serta pembangunan sumber energi manusia( SDM). Ia menyebut ekosistem ketenagakerjaan tanah air sangat kaku sehingga, tidak menarik untuk investasi.

” Pasti wajib memandang dari ketentuan serta regulasi( yang butuh dibenahi),” katanya.

Yang jadi pekerjaan rumah berikutnya merupakan pembangunan SDM. Baik soal keahlian, produktivitas, apalagi jenjang pembelajaran yang ditempuh. Hanif berkata, tenaga kerja Indonesia didominasi oleh lulusan SD serta SMP dengan persentase dekat 58 persen.” Bimtek Kepegawaian Dari 10 orang, 6 di antara lain berpendidikan rendah. Less skill,” beber Hanif.

Terdapat lagi permasalahan link and match antara pembelajaran vokasi dengan dunia kerja, baik buat lulusan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) ataupun politeknik. Menteri 47 tahun itu mengakui, partisipasi industri buat menggandeng lembaga pembelajaran masih rendah.

Tetapi, bukan berarti sepanjang ini pemerintah berdiam diri. Pemerintah memberikansuper deduction tax kepada pelakon industi yang ingin ikut serta dalam pembelajaran vokasi. Ialah, membagikan insentif pengurangan pajak sampai 200 persen dari jumlah bayaran yang dikeluarkan buat aktivitas riset serta pengembangan buat menciptakan inovasi.

” Dari kebijakan itu biar industri industri kian bergairah buat ikut serta dalam investasi SDM itu,” cerah Hanif. Dari program itu, nantinya terciptalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang baik, berpendidikan besar, serta cocok dengan kebutuhan pasar kerja. Makanya, butuh terdapat kerja sama lintas departemen, spesialnya, Kemendikbud serta Kemenristekdikti.

” Ingin lulusan dari jalan apapun, pembelajaran resmi ataupun vokasi intinya wajib cocok kebutuhan pasar kerja,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Sedangkan itu, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud Meter. Bakrun mengakui perkembangan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) belum diiringi dengan kenaikan mutu. Monitoring serta penilaian, lanjut ia, sangat berarti buat menunjang program revitalisasi pembelajaran vokasi.

Tahun 2020, Pelatihan Perusahaan Kemendikbud mempunyai sasaran merevitalisasi 557 Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) di seluruh wilayah. Revitalisasi meliputi revisi sarana gedung, laboratorium, bengkel workshop, sampai penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri.

Kemendikbud pula mewacanakan pemasaran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) buat jadi tenaga kerja di luar negara. Grupnya telah berkoordinasi serta bekerja sama dengan BNP2TKI( Tubuh Nasional Penempatan serta Proteksi Tenaga Kerja Indonesia). Mereka melaksanakan pilot project pada 3 wilayah. Indramayu( Jabar), Cilacap( Jateng), serta Ponorogo( Jatim).” Fokus negaranya ke Jepang, sebab negeri itu memanglah lagi memerlukan tenaga kerja. Buat Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) apa kami lagi kaji,” ucapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *